JAKARTA, AVOLTA – Pemeritah sudah meluncurkan program insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Kebijakan itu berlaku untuk konsumen yang membeli sepeda motor listrik, mobil listrik dan bus listrik, tapi dengan ketentuan yang berlaku.
Contoh untuk penerima subsidi motor listrik diutamakan UMKM, penerima Kredit Usaha Rakyat, hingga Banpres Produktif Usaha Mikro. Sementara mobil listrik, harus memiliki TKDN minimal 40%.
Pemberian insentif dan subsidi ini belakangan ini banyak dikritik. Termasuk salah satunya Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno. Menurut Joko, insentif tersebut berat sebelah.
“Program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan listrik ini akan lebih banyak menguntungkan kalangan produsen kendaraan listrik saja,” tutur Djoko belum lama ini di Jakarta.
Bahkan menurut dia, program ini hanya menjadi cara pemerintah untuk menjaga investasi kendaraan listrik di Indonesia, serta untuk menarik investor baru.
“Pemerintah sepertinya memberikan win-win solution, di mana penyelesaiannya menguntungkan semua pihak. Caranya seperti yang dilakukan sekarang ini memberikan insentif atau subsidi,” ujar Djoko.
Djoko khawatir, dengan dimudahkan masyarakat membeli kendaraan listrik, maka jalanan di Indonesia akan semakin macet karena populasi kendaraan semakin banyak.
“Kalau sudah seperti ini tentunya sudah jelas bahwa produsen saja yang diuntungkan atas insentif ini,” kata Djoko.
