BEIJING, AVOLTA – Sejumlah produsen otomotif Cina dikabarkan mulai bersaing untuk mendapatkan jatah ekspor mobil hybrid ke pasar Eropa. Mereka bahkan dilaporkan mendatangi Beijing untuk membahas alokasi kuota dengan regulator setempat.
Pembahasan tersebut dilakukan setelah Tiongkok dan Uni Eropa (UE) mencapai kesepahaman mengenai perdagangan kendaraan hybrid. Kesepakatan ini membuka peluang ekspor kendaraan hybrid Cina ke Eropa, tetapi jumlahnya akan dibatasi melalui mekanisme kuota.
Laporan Cailian yang dikutip CnEVPost, Rabu (4/11/2026), menyebutkan sejumlah produsen mobil Cina telah melakukan pembicaraan dengan regulator untuk memperoleh bagian dari kuota tersebut. Namun, nama perusahaan yang terlibat, jumlah kendaraan yang diajukan, serta kriteria pembagian kuota belum diungkapkan.
Salah satu sumber yang mengetahui pembahasan tersebut menyebutkan bahwa total kuota yang tersedia terbatas. Karena itu, setiap produsen diperkirakan tidak akan memperoleh alokasi ekspor dalam jumlah besar dan masing-masing perusahaan kini berupaya mengamankan bagiannya.
Berdasarkan dokumen proposal yang dilaporkan Bloomberg, kuota ekspor kendaraan hybrid Cina ke Eropa diusulkan sebesar 350.000 unit pada tahun pertama. Jumlah tersebut kemudian akan meningkat 6% setiap tahun mulai tahun kedua, dengan masa penerapan selama empat tahun.
Proposal tersebut juga disebut mencakup kendaraan hybrid konvensional atau hybrid electric vehicle (HEV) dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Namun, angka dan mekanisme tersebut masih merupakan rincian proposal yang dilaporkan media, bukan ketentuan final yang telah diumumkan secara resmi.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan Cina menyatakan bahwa kesepahaman dengan Uni Eropa memungkinkan ekspor kendaraan hybrid tumbuh dibandingkan capaian 2025. Berdasarkan data Eurostat yang dikutip kementerian tersebut, Uni Eropa mengimpor 302.000 kendaraan hybrid dari China sepanjang 2025, naik dari 107.000 unit pada 2024.
Kesepahaman perdagangan tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Perdagangan Cina Wang Wentao dan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic di Beijing pada 8-9 Oktober 2026. Kedua pihak menyatakan pengaturan perdagangan harus mengikuti prinsip non-diskriminasi dan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
