JAKARTA, AVOLTA – Pemberian insentif diyakini menjadi faktor suksesnya penjualan mobil listrik dalam suatu negara. Langkah itu juga banyak dilakukan oleh negara berkembang, seperti Amerika Serikat (AS), Cina, hingga Eropa.
Pemerintah Indonesia pun melakukan langkah itu untuk mendorong minat masyarakat membeli mobil listrik. Namun menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) ke depan tidak membutuhkan insentif tambahan.
Informasi itu disampaikan langsung oleh Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto. Dia menjelaskan, pasar kendaraan listrik khususnya roda empat tidak memerlukan lagi insentif tambahan agar bisa menarik pembelian, tapi lebih fokus mengembangkan ekosistem pendukung.
Alasan Jongkie, dengan banyaknya pengisian stasiun kendaraan listrik bisa memberikan daya tarik dalam penggunaan mobil ramah lingkungan tersebut.
Jongkie pun mengusulkan, seperti gedung perkantoran swasta, hotel hingga pusat perbelanjaan diminta untuk satu persen lahan parkirnya memasang Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
“Kami tadi usulkan bahwa contoh gedung perkantoran swasta hotel mal kenapa tidak “kasarnya” diminta satu persen untuk lahan parkirnya memasang charger, kalau misalkan ada tempat parkir 300, tiga pasang, ada 500, lima pasang. Pasang yang murah saja gak perlu yang mahal, tak perlu yang fast charging,” ucap Jongkie di sela diskusi bersama Kadin di Jakarta belum lama ini.
Selain itu, langkah yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu memberikan keringanan melalui dibebaskannya bea masuk alat pengisian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Pajak Pertambahan Barang Mewah (PPnBM).
“Pemerintah hanya misalnya kan membebaskan bea masuk, PPN, PPNBM kalau ada importasi dari alat charingnya tadi. Listriknya kan bayar pakai kartu, tapi saya yakin dan tau [jika] di setiap Gedung tinggi ada fasilitas charging, kan jadi enak bisa ngecas dimanapun,” tutur Jongkie.
