KUALA LUMPUR, AVOLTA – Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Transportasi tengah meninjau usulan menurunkan pajak jalan bagi kendaraan diesel. Langkah ini dipertimbangkan sebagai upaya untuk meringankan beban finansial pemilik kendaraan diesel yang belakangan menghadapi peningkatan biaya operasional.
Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, seperti dikutip Paultan, Rabu (6/5/2026) menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan kajian terhadap proposal tersebut. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap masyarakat serta implikasi terhadap pendapatan negara.
Usulan penurunan pajak ini muncul di tengah kondisi di mana kendaraan diesel, khususnya kendaraan pribadi, masih dikenakan tarif pajak yang relatif tinggi dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin.
Hal ini membuat biaya kepemilikan kendaraan diesel menjadi lebih mahal, meskipun kendaraan jenis ini dikenal lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar untuk penggunaan jarak jauh.
Selain itu, kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup secara umum juga menjadi faktor pendorong munculnya wacana ini. Pemerintah dinilai perlu mencari keseimbangan antara menjaga pendapatan negara dan memberikan keringanan bagi masyarakat yang terdampak.
Namun, keputusan untuk menurunkan pajak tidak bisa diambil secara sepihak. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebijakan fiskal, dampak lingkungan, serta arah pengembangan transportasi nasional yang semakin mengarah ke kendaraan ramah lingkungan.
Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi memicu diskusi lebih luas mengenai posisi kendaraan diesel di masa depan, terutama di tengah tren global menuju elektrifikasi dan pengurangan emisi.
Penurunan pajak bisa menjadi langkah jangka pendek untuk membantu masyarakat, namun tetap perlu diselaraskan dengan target jangka panjang terkait lingkungan.
Jika disetujui, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan sedikit kelonggaran bagi pemilik kendaraan diesel, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah Malaysia sendiri menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan arah kebijakan transportasi berkelanjutan.
