Home Cerita Cina Ancam Balas Inggris jika Batasi EV Asal Tiongkok

Cina Ancam Balas Inggris jika Batasi EV Asal Tiongkok

Ekspor mobil jadi salah satu komoditi Cina. (Chinadaily)

BEIJING, AVOLTA – Pemerintah Cina memperingatkan Inggris agar tidak mengikuti langkah Uni Eropa (UE) dalam membatasi impor mobil listrik asal Tiongkok. Beijing menyatakan akan mengambil tindakan balasan jika London menerapkan kebijakan yang dinilai merugikan industri otomotifnya.

Peringatan tersebut disampaikan Kementerian Perdagangan Cina pada Senin (19/10/2026), menyusul pernyataan Menteri Perdagangan Inggris Anas Sarwar yang mengatakan bahwa Inggris dan Uni Eropa perlu bekerjasama menghadapi dominasi Tiongkok di sektor otomotif.

Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan Cina meminta Inggris mematuhi aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan mempertimbangkan kembali rencana pembatasan tersebut.

“Cina akan terus memantau tindakan Inggris. Jika Inggris bersikeras memberlakukan pembatasan terhadap mobil listrik Cina, Cina akan mengambil tindakan balasan tegas untuk melindungi hak dan kepentingan sah industrinya,” demikian pernyataan kementerian tersebut, dikutip dari CnEVPost, Jumat (23/10/2026).

Sementara itu, Sarwar menyebut pembahasan mengenai kemungkinan penerapan tarif terhadap mobil listrik Cina masih berlangsung bersama mitra-mitra Eropa. Namun, dia belum mengungkapkan besaran tarif maupun waktu penerapannya.

Inggris saat ini menghadapi dilema dalam menentukan kebijakan perdagangan otomotif. Di satu sisi, London ingin menjaga hubungan perdagangan dengan Uni Eropa dan memastikan produsen otomotif Inggris tetap memperoleh akses ke pasar Eropa. 

Di sisi lain, kebijakan pembatasan terhadap kendaraan Cina berpotensi memicu respons balasan dari Beijing.

Persoalan ini berkaitan dengan kebijakan Uni Eropa melalui program “Made in Europe”, yang dirancang untuk memberikan perlakuan lebih menguntungkan bagi produk yang dibuat di kawasan tersebut dalam sejumlah proyek pengadaan publik. Inggris berupaya agar perusahaan-perusahaannya tetap dapat masuk dalam kerangka kebijakan tersebut.