PM Malaysia Evaluasi Kebijakan CKD EV yang Terlalu Ketat

KUALA LUMPUR, AVOLTA – Pemerintah Malaysia berencana mengevaluasi kebijakan terkait perakitan lokal kendaraan listrik/CKD, setelah muncul keluhan dari pelaku industri mengenai aturan yang dinilai terlalu ketat.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, seperti dikutip Paultan, Selasa (21/4/2026), menyatakan bahwa isu tersebut akan dibahas bersama Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri (MITI).

Langkah ini muncul setelah adanya kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa persyaratan yang diberlakukan terhadap perusahaan kendaraan listrik dapat menghambat minat investasi asing.

Salah satu sorotan datang dari pejabat daerah Perak yang menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang agar tetap sejalan dengan kepentingan jangka panjang serta daya saing industri otomotif Malaysia.

Isu ini semakin mencuat setelah laporan terkait rencana produsen mobil listrik asal Cina, BYD, yang mempertimbangkan ulang investasi pabrik perakitan di Malaysia. Hal tersebut dikaitkan dengan ketidaksepakatan terhadap sejumlah syarat yang ditetapkan oleh MITI dalam skema CKD.

Beberapa ketentuan yang menjadi perhatian antara lain kewajiban ekspor dalam jumlah besar serta tingkat kandungan lokal yang cukup tinggi.

Dalam laporan sebelumnya, proyek perakitan lokal BYD disebut harus memenuhi rasio ekspor hingga 80%, serta kewajiban penggunaan komponen lokal sekitar 40%. Aturan ini dinilai cukup berat bagi investor baru yang ingin masuk ke pasar Malaysia.

Selain itu, perubahan kebijakan yang dinilai mendadak juga menjadi sorotan karena berpotensi mengganggu rencana investasi yang sudah disusun sebelumnya. Ketidakpastian regulasi dinilai bisa memengaruhi kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan industri otomotif di Malaysia.

Meski demikian, pemerintah Malaysia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sebenarnya dirancang untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif lokal secara berkelanjutan. Fokusnya tidak hanya pada perakitan kendaraan, tetapi juga pengembangan rantai pasok, transfer teknologi, serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Dengan adanya rencana pembahasan ulang ini, pemerintah diharapkan dapat menemukan titik keseimbangan antara menarik investasi asing dan tetap melindungi industri domestik.