JAKARTA, AVOLTA – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengomentari soal kasus Organisasi Masyarakat (Ormas) yang mengganggu proses pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Meski tidak menyebut nama, tapi menurut dia Ormas itu diduga melakukan pungutan liar.
Atas persoalan itu, dia meminta agar pemerintah bertindak tegas menindak para pelaku di balik kasus ini.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini,” kata Eddy di pabrik BYD di Shenzen, China, seperti terlihat di tayangan video di akun media sosial pribadinya, dikutip, Rabu (23/4/2025).
Kejadian seperti itu menurut Eddy bukan tidak mungkin bisa merusak iklim investasi di dalam negeri. Para investor merasa takut atau kapok dengan adanya aksi premanisme seperti itu.
“Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan merupakan hal paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” ujar Eddy.
Sekadar informasi, pabrik BYD yang dibangun dengan nilai investasi US$1 miliar ini juga akan mengakomodir produksi untuk pasar ekspor dan ditargerkan rampung akhir tahun 2025 mendatang.
