TANGERANG, AVOLTA – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah yang akan mengaitkan pemberian insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dengan program mobil nasional.
Namun, asosiasi menilai kebijakan tersebut perlu diawali dengan penetapan definisi dan kriteria mobil nasional agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan pelaku industri.
Vice Chairman Market Development Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, menjelaskan hingga kini konsep kendaraan nasional masih memerlukan pembahasan yang lebih mendalam. Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu menentukan parameter yang jelas sebelum kebijakan diterapkan.
“Harus dilihat nanti sektor demi sektor. Kita juga harus menyusun dulu kriterianya, mobil nasional itu seperti apa,” ujar Jongkie saat ditemui di GIIAS 2026, ICE BSD City, Tangerang belum lama ini.
Ia menilai masih banyak hal yang perlu dipastikan, termasuk teknologi yang akan digunakan maupun pihak yang berhak memproduksi kendaraan tersebut.
“Apakah mobil nasional itu hanya kendaraan listrik? Apakah juga boleh ICE Apakah dibuat oleh perusahaan Indonesia atau menggunakan teknologi tertentu? Itu semua kan belum tahu,” katanya.
Meski demikian, Gaikindo menyambut positif apabila kebijakan tersebut bertujuan memperkuat daya saing industri otomotif nasional. Jongkie menilai insentif yang tepat dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong perkembangan industri dalam negeri.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan ekosistem otomotif yang selama ini telah terbentuk. Menurutnya, kebijakan baru sebaiknya mampu memanfaatkan rantai industri yang sudah berjalan sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi seluruh pelaku usaha.
“Kalau pemerintah merencanakan itu, bagus. Kami tentu mendukung. Tinggal nanti duduk bersama untuk memanfaatkan ekosistem yang sudah ada supaya bisa diberdayakan,” ujarnya.
Jongkie juga menilai penyusunan kebijakan terkait mobil nasional tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Berbagai aspek, mulai dari investasi, manufaktur, hingga rantai pasok industri, harus dipertimbangkan agar implementasinya berjalan optimal.
“Masih panjang jalannya, tapi kami sangat mendukung program tersebut dari pemerintah,” kata Jongkie.
