Skema Insentif EV dan Hybrid Seharusnya Mengacu TKDN

JAKARTA, AVOLTA – Pemberian insentif untuk kendaraan elektrifikasi dinilai masih dibutuhkan, karena untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan. Hanya saja, skemanya harus diubah, sehingga saling menguntungkan antara pelaku industri dan konsumen.

Menurut Rachmat Basuki, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM), bisa saja skemanya dilihat dari besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada kendaraan, entah itu jenisnya listrik murni (BEV) atau hybrid.

“Kalau GIAMM menyarankannya semakin tinggi TKDN-nya, itu semakin (besar) dikasih insentifnya, tapi aturan TKDN-nya juga harus tepat, jika melakukan assembling (perakitan) lokal sudah dihitung 30 % itu masih kurang untuk lokalisasinya,” ujar Rachmat di Jakarta beberapa waktu lalu.

Basuki menjelaskan, cara seperti ini tentunya akan mendorong produsen untuk memperluas penggunaan komponen lokal, sehingga meningkatkan kapasitas produksi serta menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja domestik.

“Kalau sekarang aturan TKDN yang berlaku untuk mobil listrik masih terlalu ringan, dengan persentase hanya 30% yang dihitung berdasarkan proses assembling, bukan nilai kandungan komponen secara menyeluruh,” kata Rachmat.

Menurut Rachmat, kebijakan TKDN yang lebih tegas dan insentif yang mendukung, industri komponen lokal diyakini bisa berkembang pesat dan mendorong investasi yang lebih besar di sektor otomotif.