Thailand Seret Neta ke Meja Hijau

BANGKOK, AVOLTA – Pemerintah Thailand bersiap mengambil langkah hukum terhadap Neta Auto Thailand, terkait dugaan pelanggaran komitmen dalam program subsidi kendaraan listrik.

Mengutip Asia Nikkei, Kamis (15/1/2026) Kementerian Keuangan Thailand menilai Neta tidak memenuhi kewajiban produksi lokal, sehingga subsidi yang telah dikucurkan sejak 2022 berpotensi ditarik kembali.

Nilai subsidi yang dipermasalahkan mencapai lebih dari 2 miliar baht, atau setara Rp1 triliun. Bahkan pemerintah berencana menempuh jalur gugatan perdata untuk memulihkan dana tersebut, bahkan membuka peluang penyitaan aset apabila proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Gugatan ini secara khusus akan diarahkan kepada Neta Auto Thailand, bukan perusahaan induknya, Hozon New Energy Automobile. Hal tersebut disebabkan Hozon saat ini tengah menjalani proses restrukturisasi kebangkrutan di Tiongkok, sehingga tidak memungkinkan untuk terlibat langsung dalam proses hukum lintas negara.

Kasus ini berakar dari kebijakan insentif kendaraan listrik yang digulirkan Thailand beberapa tahun terakhir. Dalam program tersebut, konsumen berhak menerima subsidi hingga 150 ribu baht per unit kendaraan listrik, dengan syarat pabrikan peserta harus membangun dan menjalankan fasilitas produksi lokal di Thailand.

Berkat strategi harga dan insentif tersebut, Neta sempat mencatat pertumbuhan signifikan. Pada 2023, merek ini berhasil menempati posisi kedua pangsa pasar mobil listrik di Thailand, hanya kalah dari BYD, dan bersaing dengan merek Cina lain seperti MG milik SAIC Motor serta Great Wall Motor.

Namun situasi berubah setelah Hozon mengalami tekanan finansial dan menjalani restrukturisasi melalui pengadilan. Dampaknya terasa hingga ke Thailand, terutama dalam bentuk keterlambatan pasokan suku cadang yang memicu keluhan konsumen. Kondisi tersebut bahkan berujung pada gugatan class action terhadap Neta di pasar lokal.

Mengutip laporan, otoritas Thailand juga mengindikasikan bahwa Neta bukan satu-satunya produsen yang bermasalah. Sejumlah merek mobil listrik asal Cina lainnya disebut belum memenuhi target produksi lokal sesuai kesepakatan awal, dan tidak menutup kemungkinan akan menghadapi langkah hukum serupa dari Kementerian Keuangan Thailand.