Buntut Skandal, Pemerintah Jepang Tuntut Toyota Reformasi

TOKYO, AVOLTA – Efek skandal uji sertifikasi yang berdampak pada tujuh model atau total ada 1,7 juta unit, pemerintah Jepang menuntut Toyota untuk melakukan reformasi besar-besaran di pabrik mereka.

Melansir Reuters, Jumat (2/8/2024), langkah itu dilakukan agar tidak terulang kembali pemalsuan data yang bisa merugikan jutaan orang di dunia. Sebab, Tindakan Toyota itu dinilai curang dan disengaja.

Dalam keterangan resmi Toyota global, pada 31 Juli 2024, disebut melalui serangkaian saran dan penyelidikan internal, Toyota yakin bahwa insiden ini disebabkan oleh sejumlah faktor dan manajemen.

“Kami akan meninjau struktur dan sistem untuk melaksanakan operasi sertifikasi yang benar, memperjelas sekali lagi tanggung jawab dan wewenang proses sertifikasi, dan terus meningkatkan infrastruktur kami, termasuk pengelolaan data yang akurat. Kami akan segera menyusun langkah-langkah ini untuk mencegah terulangnya kembali dan melaporkannya ke MLIT,” tulis penyataan Toyota.

Sebelumnya, Kementerian Transportasi Jepang menemukan pelanggaran serius dalam prosedur sertifikasi kendaraan pada tujuh model mobil tambahan yang sebelumnya tidak terungkap.

Inspeksi tersebut dilakukan setelah Toyota mengakui tidak melakukan prosedur sertifikasi yang sesuai dengan regulasi dalam pengujian mobilnya. Pemerintah pun menginterogasi sejumlah pejabat terkait dan memeriksa dokumen terkait tes keselamatan yang dilakukan tak sesuai regulasi.