Luhut Ungkap Masalah Subsidi Motor Listrik Stagnan

JAKARTA, AVOLTA – Program subsidi motor listrik yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, ternyata tidak cukup diminati oleh masyarakat. Padahal, untuk insentif pembelian maupun konversi roda dua bertenaga baterai ini sudah mencapai masing-masing Rp 7 juta dan juga Rp 10 juta.

Menanggapi pembelian motor listrik yang masih rendah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, sudah meminta Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin untuk bisa mempercepat pencairan subsidi kendaraan listrik tersebut.

“Sekarang oleh pak Rachmat lagi dikejar lagi supaya subsidinya itu bisa keluar dengan cepat, sehingga dengan demikian masyarakat yang mau meng-convert sepeda motornya itu juga lebih menarik buat mereka,” jelas Luhut, disitat dari akun resmi instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Selasa (16/1/2024).

Lanjut Luhut, dengan pencairan subsidi yang bisa lebih cepat, maka perputaran uang di transaksi pembelian atau konversi motor listrik bisa berjalan.

“Perputaran uang itu bisa jalan karena kalau orang terlalu lama duitnya gak dibayarkan juga repot,” pungkasnya.

Sementara itu, sebelumnya memang pemberian subsidi motor listrik senilai Rp 7 juta dianggap menjadi beban penyerapan anggaran negara. Sebab sepanjang tahun 2023 hanya terserap 11.532 unit atau sekitar Rp 78 miliar, sehingga masih jauh dari target 200.000 unit dengan anggaran Rp 1,4 triliun.

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, rendahnya serapan program subsidi motor listrik memengaruhi kinerja penyerapan anggara Kementerian, termasuk anggaran Kemenperin.

“Penyerapannya tidak sesuai, bahkan jauh dari apa yang sudah disiapkan, yaitu 200.000 unit motor listrik, itu menjadi beban kita dalam konteks kita tidak berhasil men-deliver atau memberikan penyerapan anggaran yang tinggi,” ujar Agus beberapa waktu lalu.